Desa Jehem, Tanggal 18/02/2019 Rapat Laporan Realisasi Anggaran Pertanggungjawaban Tahun 2018 yang diadakan oleh segenap jajaran BPD yang menghadiri Perbekel dan Perangkat Desa serta sebagaian  masyarakat di Desa Jehem. Rapat ini menyampaikan masalah laporan realisasi anggaran pertanggungjawaban tahun 2018 dengan tujuan adanya transparansi antara masyarakat dan Perangkat desa serta seluruh Jajaran BPD. ...

Desa Jehem, Tanggal 14/02/2019 Diadakan Pertemuan di Balai Masyarakat Kantor Desa Jehem Oleh Perbekel dan Sekretaris Desa  beserta Jajaran Perangkat Desa yang membidangi Kegiatan yang berhubungan Tentang Penerima GGS di Desa Jehem. Rapat koordinasi ini dihadiri segenap masyarakat penerima GGS di Desa Jehem yang membahas tentang masukan-masukan penerima GGS yaitu menyampaikan Kegiatan Pembangunan harus meperhatikan salah satunya Pembuatan proposal dan cap sesuai dengan list ,Melengkapi foto 0% , 50%,100 dari sudut yang sama dan Pembuatan Rab ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa Jehem mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis ...

Dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta pegiat dan pengamat desa berupaya menyusun buku-buku tentang tata kelola pemerintah desa.  Berikut buku - buku tersebut disajikan di Perpustakaan Desa Digital. ...

Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya. Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet masalah konkret (kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat ...

Latar BelakangUndang-Undang Desa yang baru mengamanatkan hak dan kewajiban yang tidak ringan bagi desa. Pasal 67 ayat (1), di dalam undang-undang desa secara substansial menyebutkan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan mendapatkan sumber pendapatan. Sementara pada ayat (2), eksplisit disebutkan bahwa kewajiban desa terdiri dari: a) melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI; b) meningkatkan kualitas ...